PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

SIARAN PERS

KOMITMEN BERANTAS ILLEGAL FISHING DAN DESTRUCTIVE FISHING, KKP LAKUKAN PENYEGARAN PERSONIL STASIUN PSDKP PONTIANAK

Perairan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang memiliki potensi sumber daya ikan cukup tinggi. Wilayah perairan ini masuk dalam WPP-NRI 711, yang terdiri dari Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Berdasarkan Peta Keragaan Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011, WPP-NRI 711 memiliki total potensi perikanan tangkap sebesar 1.059 juta ton/pertahun. Potensi tersebut telah menjadi daya tarik kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal.  Untuk …

SELANJUTNYA...

PERKUAT PENGAWASAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KKP BENTUK POLSUS PWP3K

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya. Mengingat kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke…

SELANJUTNYA...

LINDUNGI NELAYAN DARI KAPAL ASING PENCURI IKAN, DITJEN PSDKP KERJA SAMA DENGAN KABUPATEN NATUNA

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Syahrin Abdurrahman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas Syamsurizon melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Kapal Pengawas Perikanan dan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna, yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013. Perjanjian Kerja Sama dengan nomor: 01/DJPSDKP/VI/2013 dan nomor: 180/HK-PKS/VI/2013 ini merupakan perwujudan dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk bersam…

SELANJUTNYA...

KERJASAMA ERAT DITJEN. PSDKP DAN PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI BALI HIBAHKAN BARANG INVENTARIS UNTUK MENDUKUNG PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DAN DESTRUCTIVE FISHING

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus memerangi illegal fishing dan destructive fishing, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan, dan di daerah rawan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman pada kegiatan Serah Terima…

SELANJUTNYA...

JAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP TERUS BERANTAS ILLEGAL FISHING DAN DESTRUCTIVE FISHING

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan komitmennya untuk memerangi kegiatan illegal fishing dan destructive fishing terus melakukan kegiatan pengawasan di laut dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki. Kegiatan Illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indoneisa (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI), secara nyata melanggar Undang-undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap. Sel…

SELANJUTNYA...
‹ First  < 11 12 13 14 15 >