PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

SIARAN PERS

DIDUGA MENCURI IKAN, 4 KAPAL MALAYSIA DITANGKAP KAPAL PENGAWAS KKP

Kapal Pengawas Perikanan kembali menangkap 4 (empat) kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna Kepulauan Riau. Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 003 yang sedang melakukan operasi bersama dibawah kendali operasi BAKORKAMLA pada tanggal 21 Maret 2013 terhadap 3 (tiga) kapal, yaitu KM. PAF 4116, KM. JHF 5433 T, dan KM. JHF 4888 T. Sedangkan 1 (satu) kapal lagi, KM. JHF 1336 T, ditangkap oleh KP Hiu 001 pada tanggal 24 Maret 2013, yang sedang dalam pelaksanaan operasi mandiri pengawasan …

SELANJUTNYA...

TINGKATKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP BENAHI INFRASTRUKTUR PENGAWASAN DI DAERAH

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memerangi maraknya illegal fishing dan destructive fishing, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan, dan di daerah rawan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman pada kegiatan peresmian Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Gresik, …

SELANJUTNYA...

BERANTAS ILLEGAL FISHING DAN DESTRUCTIVE FISHING KKP PERKUAT INFRASTRUKTUR PENGAWASAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memerangi maraknya illegal fishing dan destructive fishing, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan, dan di daerah dengan tingkat kerawanan dan pelanggaran perikanan yang terbilang cukup tinggi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman pada kegiatan peresmian Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P…

SELANJUTNYA...

KOMITMEN BERANTAS ILLEGAL FISHING DAN DESTRUCTIVE FISHING, KKP LAKUKAN PENYEGARAN PERSONIL PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaannya, dengan lebih meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut tetap harus memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan, yaitu adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan (destructive fishing). Untuk memerangi hal tersebut, Kementerian Kelautan d…

SELANJUTNYA...

JAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP SOSIALISASIKAN PERATURAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha perikanan tangkap mengenai Penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan API dan ABPI yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Januari 2013, dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Ka…

SELANJUTNYA...
‹ First  < 11 12 13