PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

SIARAN PERS

KKP - KEMHAN SEPAKAT TINGKATKAN KERJASAMA BERANTAS ILLEGAL FISHING

KKP - KEMENHAN SEPAKAT TINGKATKAN KERJASAMA BERANTAS ILLEGAL FISHING   JAKARTA (10/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pertahanan (KEMHAN) meningkatkan kerja sama pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing yang tertuang dalam naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh Menteri Kelautan dan P…

SELANJUTNYA...

DEMI KEDAULATAN NEGARA, KKP PERKUAT PENGAWASAN DENGAN 4 KAPAL SKIPI

JAKARTA (8/4) – Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) melalui DIrektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah 4 (empat) armada Kapal Pengawas (KP) yaitu ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03 dan ORCA 04 untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Penambahan 4 (empat) kapal tersebut merupakan komitmen KKP untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan…

SELANJUTNYA...

PENGAWASAN MENDUKUNG KEDAULATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengaw…

SELANJUTNYA...

SIARAN PERS KKP, TNI-AL, POLRI SEPAKATI SOP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama pemberantasan tindak pidana perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kerjasama tersebut diwujudkan dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP dengan TNI-AL dan POLRI tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan sebagai panduan untuk menyamakan prosedur dalam penanganan tin…

SELANJUTNYA...

EMPAT KAPAL PENGAWAS HIU PERKUAT PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING

  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah 4 (empat) armada Kapal Pengawas (KP), yakni KP Hiu 012, KP Hiu 013, KP Hiu 014, dan KP Hiu 015 untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Penambahan 4 (empat) kapal tersebut merupakan komitmen KKP untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penguatan infrastruktur pengawasan. &ld…

SELANJUTNYA...
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›