PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

INFO TERKINI

KKP TAMBAH PENYIDIK PERIKANAN

Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk memperkuat penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

Hak tersebut dikuatkan dengan pelantikan dan sumpah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, Senin (6/3).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Ruang Oemar Seno Adji lt. 18, dan dihadiri oleh Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Direktur Penyidikan Ditjen Kekayaan Intelektual, Direktur Pidana Ditjen AHU, Pejabat eselon III, IV lingkup Ditjen PSDKP dan Ditjen AHU dengan jumlah peserta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang PPNS, terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PPNS Perikanan dan 18 (delapan belas) orang diantaranya PPNS Kekayaan Intelektual.

Dalam sambutannya, Dirjen AHU mengatakan pentingnya aspek pembinaan guna membekali para PPNS untuk membangun kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. “Bimbingan dari instansi masing-masing bisa memberikan acuan dalam melaksanakan tugas karena PPNS dipercaya sebagai penegak hukum. PPNS yang dilantik nantinya harus siap melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang khusus yang menjadi kewenangannya untuk menegakkan hukum.”

Lebih lanjut Dirjen AHU mengatakan, dalam melaksanakan tugas selaku penegak hokum, PPNS harus tepat tindak, tepat prosedur dan hindari abuse of power. Selain itu PPNS harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan benar di bidang penegakan hukum kepada para pencari keadilan. Selain itu selaku apparat penegak hukum PPNS harus bersinergi dengan apparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengungkap tindak pidana yang menjadi kewenangnya, ungkap Freddy. (HY/SBO)