PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

ARTIKEL

Refreshing Coach Hakim Perikanan Perkuat Penegakan Hukum pada Korporasi

KKPNews. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP dan Mahkamah Agung melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi para hakim ad hoc pengadilan perikanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pemberantasan aktifitas Illegal, Unrepported and Unregulated (IUU) Fishing. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan refreshing coach bagi hakim ad hoc perikanan, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 1-4 Desember 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan Hakim Perikanan yang memiliki kompetensi dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidanan perikanan.

Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, dalam sambutannya menyampaikan praktek-praktek IUU fishing yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia kerapkali melibatkan korporasi yang selama ini belum tersentuh dalam proses penegakan hukum tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan para Hakim Pengadilan Perikanan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan.

Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang terdiri dari hakim perikanan dan hakim karir yang berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ranai, Tanjung Pinang, Jakarta Utara, Pontianak, Sorong, Bitung, Ambon, Tual, Merauke, dan Tilamuta, juga menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung, pakar hukum Universitas Padjajaran Bandung, dan Direktorat Jenderal PSDKP.