PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT    |    MARI WUJUDKAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI    |    PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF    |    MARI KITA JAGA DAN LINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KEGIATAN ILEGAL DAN MERUSAK    |    STOP ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN    |   

UPT DJPSDKP

UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN. PSDKP

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kelima Direktorat Jenderal PSDKP. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2016, terdapat 5 [lima] UPT yang terdiri dari 2 (dua) Pangkalan, yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Bitung, serta 3 (tiga) Stasiun PSDKP yaitu, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Belawan, dan Stasiun PSDKP Tual.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi dalam mengawal pemberantasan illegal fishing, pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang merubah komposisi UPT PSDKP menjadi 14 UPT, yaitu:

  1. Pangkalan PSDKP Jakarta
  2. Pangkalan PSDKP Bitung
  3. Pangkalan PSDKP Tual
  4. Pangkalan PSDKP Lampulo
  5. Pangkalan PSDKP Benoa
  6. Pangkalan PSDKP Batam
  7. Stasiun PSDKP Belawan
  8. Stasiun PSDKP Pontianak
  9. Stasiun PSDKP Cilacap
  10. Stasiun PSDKP Tahuna
  11. Stasiun PSDKP Kupang
  12. Stasiun PSDKP Biak
  13. Stasiun PSDKP Tarakan
  14. Stasiun PSDKP Ambon

UPT Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Direktorat Jenderal PSDKP menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  2. pelaksanaan pengawasan  sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
  4. pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
  5. pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  6. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
  7. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas ;
  8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugasnya Pangkalan PSDKP dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan struktural Eeselon III.a. atau Jabatan Administrator. Kepala Pangkalan dibantu oleh 1 orang Kasubag Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas. Sementara Stasiun PSDKP dipimpin oleh Kepala Stasiun yang merupakan jabatan struktural eselon IV. a. dan dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Subseksi yang merupakan jabatan struktural eselon V.a. atau Jabatan Pelaksana.

Di lingkungan UPT PSDKP dapat dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan dipimpin oleh seorang Koordinator.